Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan melalui enam area perubahan (area pengungkit) yang menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
   Area Manajemen Perubahan pada Balai GTK Provinsi Bali dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berfokus pada internalisasi pembangunan ZI di unit kerja. Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (cultureset) seluruh pegawai. Hal ini diwujudkan melalui Komitmen pimpinan, pembentukan Tim Kerja ZI, dokumen rencana pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi perubahan.
2. Penataan Tatalaksana

   Area Penataan Tatalaksana pada Balai GTK Provinsi Bali dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berfokus pada perbaikan sistem internal. Area ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

   Hal ini diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan Prosedur Operasional Standar (POS) kegiatan utama, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM
   Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur GTK Provinsi Bali dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berfokus pada penguatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kinerja unit dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Area ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada unit kerja. Hal ini diwujudkan melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, dan penegakan aturan disiplin/kode etik.
4. Penguatan Akuntabilitas
   Area akuntabilitas pada Balai GTK Provinsi Bali dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berfokus pada penguatan pertanggungjawaban kinerja melalui perencanaan program yang selaras dengan target kinerja, pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, serta pelaporan yang transparan dan berbasis outcome. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan indikator kinerja yang terukur, pemantauan dan evaluasi secara berkala, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Bali.
5. Penguatan Pengawasan
   Area Penguatan Pengawasan GTK Provinsi Bali dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berfokus pada meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Hal ini diwujudkan melalui Penerapan Whistle Blowing System (WBS), pengendalian gratifikasi, penerapan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), dan penyampaian laporan harta kekayaan (LHKPN/LHKASstyle="display:flex !important;"N).
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
   Area Penguatan Pengawasan GTK Provinsi Bali dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat, dan transparan. Hal ini diwujudkan melalui standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat, pengelolaan pengaduan, dan inovasi pelayanan publik.