Balai Guru Dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali

Regulasi

Regulasi merupakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Publik. Seluruh kebijakan yang disajikan pada halaman ini bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berikut regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik :
No Dokumen Lihat
1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 👁 Lihat
2 PP No 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 👁 Lihat
3 Permendikdasmen No 23 Tahun 2025 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kemendikdasmen 👁 Lihat
4 Permendikdasmen No 5 Tahun 2025 tentang OTK Bidang GTK 👁 Lihat
5 Permendikdasmen No 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah 👁 Lihat
6 Permendikdasmen No 19 Tahun 2025 tentang Renstra Kemendikdasmen Tahun 2025-2029 👁 Lihat
7 Permendikdasmen No 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 👁 Lihat
POS tentang Publikasi PPID :
No Dokumen Lihat
1 POS AP Bidang Publikasi dan Informasi Publik 👁 Lihat
Kumpulan SK BGTK Provinsi Bali :
No Dokumen Lihat
1 SK Agen Perubahan Pembangunan ZI WBK di BGTK Bali 2026 👁 Lihat
2 SK Maklumat Pelayanan di Lingkungan BGTK Provinsi Bali tahun 2026 👁 Lihat
3 SK Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) di Lingkungan BGTK Bali 2026 👁 Lihat
4 SK Penetapan Budaya Kerja Pegawai di lingkungan BGTK Bali 2026 👁 Lihat
5 SK Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan BGTK Provinsi Bali 2026 👁 Lihat
6 SK Perubahan Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di Lingkungan BGTK Provinsi Bali 2026 👁 Lihat
7 SK PPID Tahun 2026 👁 Lihat
8 SK Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 👁 Lihat
9 SK Tim Kerja BGTK BALI 2026 👁 Lihat
Terjemahan