Badung, 23 Januari 2026 – Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Penguatan Tata Kelola BGTK Provinsi Bali Tahun 2026 pada 21–23 Januari 2026 bertempat di The Jayakarta Bali Beach Resort & Spa, Legian, Kabupaten Badung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BGTK Provinsi Bali, I Wayan Surata, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan tata kelola yang selaras dengan regulasi terbaru serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Menurutnya, penguatan tata kelola merupakan pondasi utama dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan BGTK Provinsi Bali.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta memperoleh berbagai materi inti, antara lain strategi pembangunan dan reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI-WBK, penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, manajemen tata kelola kepegawaian dan kearsipan, penyusunan peta proses bisnis dan SOP, penyusunan peta risiko, serta penguatan e-government dan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Materi disampaikan oleh narasumber dan fasilitator dari Sekretariat Direktorat Jenderal GTK, Balai Bahasa Provinsi Bali, serta internal BGTK Provinsi Bali.Selama pelaksanaan kegiatan yang berlangsung intensif selama tiga hari, para peserta telah dibekali dengan berbagai materi inti yang sangat krusial dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. Materi-materi tersebut dirancang komprehensif untuk mendukung implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK).
Adapun materi inti yang diterima peserta mencakup:
- Strategi Pembangunan dan Reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI-WBK: Peserta mendapatkan pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah strategis dalam membangun ZI-WBK, termasuk tata cara pengisian dan reviu LKE ZI-WBK secara efektif untuk memastikan kesiapan institusi.
- Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan: Fokus materi ini adalah pada perumusan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan mudah diakses oleh publik, serta penyusunan Maklumat Pelayanan sebagai komitmen institusi terhadap kualitas layanan.
- Manajemen Tata Kelola Kepegawaian dan Kearsipan: Peserta dibekali pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan kepegawaian yang profesional dan akuntabel, serta manajemen kearsipan yang tertib dan modern guna mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi.
- Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP): Materi ini menekankan pentingnya pemetaan proses bisnis secara menyeluruh dan penyusunan SOP yang terperinci untuk setiap kegiatan, sehingga menciptakan alur kerja yang efisien dan meminimalkan potensi penyimpangan.
- Penyusunan Peta Risiko: Peserta dilatih untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta merumuskan mitigasi yang tepat untuk menjaga integritas organisasi.
- Penguatan E-Government dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik: Sesi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan (e-government) dan pengembangan sistem pengelolaan pengaduan yang responsif dan efektif guna menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan terbaik.
Materi-materi tersebut disampaikan dengan kolaborasi keahlian dari berbagai pihak. Narasumber dan fasilitator yang terlibat berasal dari unit-unit kompeten, yaitu tim Sekretariat Direktorat Jenderal GTK yang menyediakan panduan kebijakan dan strategi nasional terkait tata kelola dan pengembangan sumber daya manusia, perwakilan Balai Bahasa Provinsi Bali yang memberikan kontribusi khususnya dalam aspek kebahasaan dan komunikasi publik, yang sangat relevan dalam penyusunan Maklumat Pelayanan dan dokumen-dokumen resmi lainnya, dan Internal BGTK Provinsi Bali yang menyajikan praktik-praktik terbaik dan implementasi langsung di lingkungan BGTK Provinsi Bali, memberikan contoh nyata penerapan materi di lapangan.
Kolaborasi ini memastikan bahwa peserta menerima materi yang tidak hanya kaya teori, tetapi juga relevan dengan konteks implementasi di daerah, serta didukung oleh perspektif kebijakan pusat.
Peserta kegiatan berjumlah 35 orang yang berasal dari unsur internal BGTK Provinsi Bali dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, dan kerja kelompok, sehingga peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menghasilkan dokumen-dokumen strategis yang dibutuhkan organisasi.
Sebagai tindak lanjut konkret, kegiatan ini menghasilkan beberapa output penting, berupa Rencana Kerja ZI-WBK BGTK Provinsi Bali Tahun 2026, Peta Proses Bisnis, reviu Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, dokumen reviu SOP, Peta Risiko, serta penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Melalui kegiatan Penguatan Tata Kelola ini, BGTK Provinsi Bali diharapkan semakin siap dalam meningkatkan kualitas tata kelola kelembagaan, memperkuat integritas organisasi, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Bali.
———————————————————
Tim Humas dan Publikasi
Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali
Direktorat Jenderal GTKPG
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Pertanyaan dan Pengaduan : wa.me/6288808534047
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah
#bgtkbali
